Pesisirnusa.com, WONOGIRI — Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Wonogiri dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang memperketat pengawasan tata kelola dapur penunjang program nasional tersebut di Kabupaten Wonogiri.
Mitra maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta menggunakan pasokan bahan baku lokal untuk mendukung program MBG. Hal itu tersebut mencuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas MBG Wonogiri bersama seluruh kepala SPPG dan mitra dapur di Kompleks Setda Wonogiri, Rabu (1/7/2026).
Bupati Wonogiri sekaligus Ketua Satgas MBG Wonogiri, Setyo Sukarno, membeberkan Satgas memiliki kewenangan memastikan seluruh rantai pasok program berjalan sesuai standard operating procedure (SOP). Salah satu fokus evaluasi saat ini bertumpu pada minimnya keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok komoditas pangan untuk bahan baku menu MBG
Dia menekankan Satgas memiliki wewenang mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membekukan operasional SPPG yang terbukti tidak berjalan sesuai SOP. “Keterlibatan supplier lokal sejauh ini masih sangat minim.” ujar Setyo saat ditemui Espos di ruang Wakil Bupati Wonogiri, Rabu.
Setyo menerangkan Pemkab bakal bergerak cepat menjembatani para produsen di tingkat desa, seperti petani sayur, petani buah, peternak, hingga perajin tempe untuk masuk ke dalam ekosistem pasokan dapur MBG. Institusi desa diarahkan mendata potensi pangan lokal agar bisa diserap secara optimal oleh dapur MBG.
SPPG juga diharapkan bisa menyerap produk pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Aspek Transparansi
Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri, Imron Rizkyarno, menambahkan fungsi pengawasan Satgas juga membidik aspek transparansi pelaporan keuangan dapur. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tim menemukan adanya indikasi mitra dapur nakal yang sengaja memanipulasi laporan belanja demi meraup keuntungan pribadi lebih besar.
“Ada dapur yang memanipulasi laporan keuangan agar tidak sesuai kenyataan rill. Misal di lapangan operasionalnya hanya menghabiskan tiga tabung gas, tetapi di laporan tertulis lima tabung. Ada juga yang memakai 10 sabun pencuci, ditulisnya 20 sabun,” ujarnya,
Imron mengimbau personel Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) selaku kepala dapur untuk tetap independen dan tidak terintervensi oleh mitra yang nakal,” tegas Imron.
Sementara itu, Kepala KPPG Semarang, Hadi Riajaya, menekankan esensi utama dari program MBG adalah menggerakkan sendi perekonomian daerah setempat melalui pemberdayaan UMKM, KDKMP, dan Bumdes. Belanja bahan baku dari luar daerah hanya diizinkan apabila komoditas yang dibutuhkan benar-benar tidak tersedia di seluruh wilayah Wonogiri.
Hadi memastikan institusinya tengah merampungkan penyusunan surat edaran (SE) pengetatan belanja lokal. Kepala SPPG diinstruksikan memperketat pengawasan terhadap aktivitas belanja yang dilakukan penanggung jawab yayasan atau mitra dapur.
“Jika kedapatan melakukan pembelanjaan di luar wilayah Wonogiri tanpa urgensi yang jelas, laporkan kepada kami. Kami akan evaluasi dan jika terjadi pelanggaran akan kami akan buat rekomendasi sanksi suspend ke BGN pusat,” ungkap Hadi.
Sebagai perpanjangan tangan BGN di daerah, imbuhnya, rekomendasi yang dikirimkan KPPG pasti akan langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Leave a Reply