Pesisirnusa.com, SOLO — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyindir akademisi dan profesor yang menurutnya kehilangan daya kritis saat masuk ke dalam birokrasi pemerintahan.
Cak Imin, sapaan akrabnya, menilai banyak pakar yang awalnya idealis dan taat asas pengetahuan saat berada di dunia akademik, mendadak berubah menjadi birokrat bermental Asal Bapak Senang (ABS).
Kondisi ini dinilainya sangat membahayakan arah kebijakan pemerintah, terutama terkait perombakan politik anggaran dan ketahanan pangan yang saat ini sedang digencarkan.
“Profesor di kampus taat ilmu, taat teori, taat ilmu pengetahuan [sangat idealis], tapi ketika jadi birokrat lupa. Tidak berani ngomong qulil haqqa walau kana murran [katakanlah kebenaran walaupun itu pahit]. Tidak berani ngomong, ‘Ah jangan gini, Pak. Kalau gini maka gagal’,” kata Cak Imin saat mengisi Seminar Desa Bedaya di Auditorium UNS Solo, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, kebiasaan pejabat birokrasi yang hanya menyajikan laporan manis kepada pimpinan demi mengamankan jabatan adalah sebuah kesalahan fatal. Ia menegaskan pemerintahan yang sehat justru sangat membutuhkan kritik, kejujuran berbasis data, dan teori pengetahuan yang matang dari para pakar.
“Profesor di kampus begitu sudah jadi birokrat ABS, Asal Bapak Senang, enggak bisa! Harus omongkan apa adanya. Pimpinan-pimpinan [sebenarnya] lebih senang kalau diomongkan apa adanya [sebenarnya terjadi],” tegasnya.
Benteng Pertahanan Intelektual
Menurutnya, idealnya kampus harus menjadi benteng pertahanan intelektual yang tak segan menegur pemerintah jika terjadi kesalahan arah teknokrasi.
Di sisi lain, Cak Imin mengklaim orientasi kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang benar. Saat ini anggaran negara difokuskan pada urusan esensial seperti kemandirian ekonomi, pertanian, dan pangan.
Namun, arah yang benar ini perlu dikawal agar eksekusinya di lapangan tidak menjadi sekadar rutinitas yang malah melanggar aturan. “Makanya UNS pentingnya begitu. Mengawal pertanggungjawaban intelektualnya, mengawal pertanggungjawaban ilmu pengetahuannya sehingga politik anggarannya benar, politik pangannya benar, pelaksanaannya tidak melanggar,” harapnya.
Secara spesifik, ia juga meminta perguruan tinggi, khususnya Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, untuk berani bersuara lantang dan mengawal jalannya kebijakan negara agar tidak melenceng.
Ia kemudian mengajak seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa hingga guru besar, untuk bersinergi mewujudkan terobosan mendasar.
“Terobosan-terobosan itu tidak mudah karena butuh pembuktian kultur. Orientasi benar, teknokrasinya sudah benar, implementasinya harus taat asas teori pengetahuan. Dalam konteks itu kita harus bekerja sama dan berkolaborasi,” katanya.
Leave a Reply